PONTIANAK (Kalbar), Jangkauannusantara.com Patut mendapatkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Kalbar Ria Norsan atas semangat dan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menanggulangi persoalan serius tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Ini yang diungkapkan oleh Dr. Herman Hofi Munawar, bahwa Pemprov akan melakukan pemgawasan super ketat pada jalur-jalur tikus atau rute ilegal di sepanjang perbatasan Kalbar. Hal ini merupakan langkah yang patut didukung penuh oleh masyatakat sekitar perbatasan yang bersinggungan langsung dengan jalan-kalan tikus perbatasan dengan malasya.
“Kita tahu persis, jalur-jalur tak resmi ini seringkali menjadi celah empuk bagi sindikat kejahatan transnasional untuk melancarkan aksinya, mengeksploitasi kerentanan warga kita, khususnya para pekerja migran yang ingin mencari penghidupan layak di negara tetangga,” ungkap Herman Hofi.
Namun lanjutnya, apresiasi ini harus menjadi pemantik bukan titik akhir. Tentu saja Komitmen semata tidak akan cukup tanpa diikuti oleh langkah-langkah konkret yang terukur dan program yang jelas. Ini berarti perumusan kebijakan yang lebih tajam, peningkatan koordinasi dengan berbagai institusi vertika dan pemda Kabupaten maupun Kota serta melakukan penguatan kapasitas aparat pemda dan petugas di lapangan.
“Penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas negara harus betul-betul terbangun dengan baik. Kita harus memastikan bahwa setiap inisiatif pencegahan tidak hanya berhenti di tataran seremonial, melainkan benar-benar mampu merobohkan jaringan TPPO, memberikan perlindungan maksimal bagi korban, dan menegakkan keadilan bagi para pelaku,” tambah Herman.
Mengingat kompleksitas dan tantangan geografis wilayah perbatasan Kalbar yang begitu luas lanjutnya, dengan puluhan bahkan ratusan titik rawan, upaya ini menuntut sinergi tanpa henti dari seluruh elemen masyarakat. Dari edukasi di tingkat desa perbatasan tentang bahaya TPPO, peningkatan kesejahteraan ekonomi agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan fiktif, hingga penegakan hukum yang tegas dan transparan.
“Hanya dengan kerja keras, kolaborasi yang kuat, dan orientasi pada hasil nyata, kita bisa mewujudkan Kalimantan Barat yang bebas dari praktik keji perdagangan manusia, melindungi setiap individu, dan menjunjung tinggi harkat serta martabat kemanusiaan,” tutup Herman.
Sumber : Dr. Herman Hofi Munawar
Editor : Birong Hutagaol
